Musrenbang RKPD 2027 Kecamatan Tamansari Digelar: Fokus Peningkatan Infrastruktur dan Ekonomi Desa
Jendela Bogor 
TAMANSARI – Jendela Bogor
Pemerintah Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor, menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.
Kegiatan ini menjadi wadah krusial untuk menyelaraskan usulan prioritas dari tingkat desa dengan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bogor tahun 2027, terutama dalam penguatan infrastruktur dan ekonomi produktif wilayah, pada Selasa, 27 Januari 2026.
17 Usulan Prioritas: Pendidikan dan Infrastruktur Dalam Musrenbang kali ini, Camat Tamansari, Yudi Hartono, S.E., S.IP, menyampaikan bahwa terdapat 17 usulan prioritas yang diajukan. Dari jumlah tersebut, 14 usulan berfokus pada bidang pendidikan, sementara 3 lainnya terkait infrastruktur dan pekerjaan umum.
“Usulan prioritas ini mencakup 33 sekolah dasar (SD) yang diusulkan, dengan 14 di antaranya merupakan prioritas utama. Kami berharap semua usulan ini dapat terlaksana dan terealisasi di tahun 2027,” ujar Yudi.
Ia menambahkan, seluruh usulan akan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran, sehingga diharapkan sebanyak mungkin program dapat direalisasikan.
Pendidikan sebagai Fondasi Pembangunan Dominasi usulan di bidang pendidikan menunjukkan bahwa masyarakat Tamansari menaruh perhatian besar pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Perbaikan sarana dan prasarana sekolah, peningkatan mutu guru, serta akses pendidikan yang lebih merata diyakini menjadi kunci untuk mengurangi ketimpangan sosial di masa depan.
“Pendidikan adalah investasi jangka panjang. Dengan memperkuat sekolah-sekolah dasar, kita sedang menyiapkan generasi yang lebih siap menghadapi tantangan ekonomi dan sosial,” jelas Yudi.
Infrastruktur untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Selain pendidikan, pembangunan infrastruktur juga menjadi sorotan. Tiga usulan di bidang ini mencakup perbaikan jalan lingkungan, pembangunan drainase, serta peningkatan fasilitas umum.
Infrastruktur yang memadai diharapkan dapat membuka akses ekonomi baru, memperlancar mobilitas masyarakat, dan mendukung kegiatan usaha kecil maupun menengah.
Dengan adanya pusat pertumbuhan ekonomi baru, Tamansari diharapkan mampu mengurangi ketimpangan antarwilayah, sekaligus menekan angka pengangguran. Diketahui, Musrenbang bukan sekadar forum formal, melainkan ruang demokratis bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi.
Kehadiran tokoh masyarakat, perwakilan desa, dan unsur pemerintah daerah memperlihatkan semangat kolaborasi dalam merumuskan pembangunan yang inklusif.
“Musrenbang adalah kesempatan bagi warga untuk memastikan suara mereka didengar.
Setiap usulan yang masuk mencerminkan kebutuhan nyata di lapangan,” kata salah satu peserta musyawarah.
Dengan tema besar yang menekankan pada pengembangan ekonomi dan penurunan ketimpangan, Musrenbang Tamansari tahun ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam mewujudkan pembangunan yang lebih adil.
Pemerintah kecamatan menargetkan agar hasil musyawarah dapat diintegrasikan ke dalam rencana pembangunan daerah, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
“Harapan kami, Musrenbang ini bukan hanya menghasilkan daftar usulan, tetapi juga menjadi komitmen bersama untuk membangun Tamansari yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing,” tutup (Mahpudin Petet)
