*KPP Bogor Raya: Kepala Dinas PUPR Kota Bogor Harus Bertanggung Jawab atas Dugaan Kelalaian Pengamanan Aset Daerah*

Kota Bogor – Jendela Bogor 

Terhambatnya pekerjaan pembukaan trase menuju lokasi PSEL Kayumanis akibat alat vibro milik Dinas PUPR Kota Bogor tidak dapat dioperasikan karena kabel diputus dan aki hilang merupakan fakta yang sangat memalukan bagi tata kelola aset Pemerintah Kota Bogor.

Bagaimana mungkin alat berat milik pemerintah yang digunakan untuk mendukung proyek strategis daerah bisa berada dalam kondisi rusak dan kehilangan komponen penting tanpa ada pengamanan yang memadai? Jika benar alat tersebut dibiarkan di lokasi yang sepi tanpa penjagaan, maka ini bukan sekadar pencurian, melainkan cerminan nyata kegagalan pengawasan dan pengelolaan aset daerah.

KPP Bogor Raya menilai Kepala Dinas PUPR Kota Bogor tidak bisa berlindung di balik alasan menjadi korban pencurian. Pertanyaan yang harus dijawab adalah: mengapa aset daerah bisa begitu mudah menjadi sasaran pencurian? Di mana sistem pengamanan, pengawasan, dan tanggung jawab pejabat yang berwenang?
Aset pemerintah dibeli menggunakan uang rakyat, bukan uang pribadi pejabat. Oleh karena itu, setiap kerusakan, kehilangan, maupun pencurian yang terjadi akibat lemahnya pengawasan harus menjadi tanggung jawab pejabat yang diberi amanah mengelola aset tersebut.

Lebih ironis lagi, kejadian ini terjadi di tengah pelaksanaan proyek yang berkaitan dengan program strategis pengelolaan sampah Kota Bogor. Akibat dugaan kelalaian tersebut, pekerjaan terganggu, waktu terbuang, dan potensi kerugian daerah semakin besar.

KPP Bogor Raya mendesak Wali Kota Bogor untuk tidak menutup mata terhadap kejadian ini. Evaluasi menyeluruh terhadap Kepala Dinas PUPR Kota Bogor harus segera dilakukan. Jika ditemukan adanya unsur kelalaian dalam pengamanan aset, maka pejabat yang bertanggung jawab harus diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain itu, aparat penegak hukum dan Inspektorat Kota Bogor harus mengusut tidak hanya pelaku pencurian, tetapi juga dugaan kelalaian yang menyebabkan aset negara menjadi mangkrak dan tidak berfungsi.
“Jangan hanya sibuk mengejar pencuri aki. Yang lebih penting adalah mencari siapa yang lalai hingga aset milik rakyat bisa dijarah dengan begitu mudah. Kehilangan aki dan putusnya kabel hanyalah akibat, sedangkan akar masalahnya adalah lemahnya pengawasan dan buruknya tata kelola aset.” (Elis)