PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS: ANGGARAN BESAR, MANFAAT MINIM – DIDUGA HANYA MEMPERKAYA PENGELOLA

Jendela Bogor 

NASIONAL ,30-Juni 2026
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menelan anggaran sangat besar terus menuai kritik tajam dari berbagai kalangan.

Banyak pihak menilai program ini justru lebih banyak menjadi sarana memperkaya pemilik dan pengelolanya, sementara manfaat nyata bagi rakyat, terutama anak sekolah dan warga kurang mampu, dinilai sangat kurang dan jauh dari harapan.

Anggaran yang Menguras Kas Negara
Berdasarkan data yang ada, alokasi dana untuk program ini mencapai ratusan triliun rupiah dalam jangka waktu tertentu.

Besarnya anggaran tersebut tidak diimbangi dengan laporan yang transparan mengenai rincian biaya pengadaan, pengolahan, hingga penyaluran makanan. Hal ini menimbulkan kecurigaan mendalam bahwa selisih dana yang sangat besar mengalir masuk ke kantong pihak yang mengelola, bukan digunakan untuk meningkatkan kualitas gizi.
Keluhan di Lapangan: Kualitas Rendah dan Tidak Merata

Keluhan dari berbagai daerah, termasuk di wilayah Bogor dan sekitarnya, menunjukkan kondisi yang memprihatinkan:
– Makanan yang disajikan seringkali porsinya kecil, kualitasnya buruk, dan kurang bervariasi.
– Kandungan gizi sering kali tidak sesuai standar yang dijanjikan dalam perencanaan.
– Penyaluran sering terlambat, tidak teratur, atau bahkan tidak sampai ke sasaran yang berhak menerimanya.

Banyak orang tua siswa yang mengaku tidak merasakan perubahan signifikan pada gizi anaknya, namun justru mendengar adanya pembengkakan biaya operasional yang tidak masuk akal.

Pengawasan Lemah dan Tuntutan Audit
Lemahnya pengawasan di setiap tahapan menjadikan celah ini makin terbuka lebar. Pengamat kebijakan publik menilai mekanisme yang ada saat ini lebih mengutamakan keuntungan komersial penyelenggara dibandingkan kesejahteraan penerima.

Masyarakat dan sejumlah LSM mendesak dilakukan audit menyeluruh yang terbuka, serta penindakan tegas jika terbukti ada penyimpangan.

Anggaran negara harus dikembalikan fungsinya untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk menumpuk kekayaan segelintir orang. (RED)