*KPP BOGOR RAYA SENTIL PEMKOT! TRASE BATUTULIS JANGAN SAMPAI JADI RUANG BEBAS VANDALISME DAN RAWAN KEJAHATAN*

BOGOR – Jendela Bogor

Ketua Komunitas Pemuda Peduli (KPP) Bogor Raya, Beni Sitepu, melontarkan kritik keras terhadap pengelolaan fasilitas publik di kawasan Trase Batutulis, Kota Bogor. Ia menilai keberadaan fasilitas publik di kawasan tersebut harus dievaluasi secara serius, terutama menyangkut maraknya persoalan vandalisme, belum adanya CCTV yang memadai, serta lemahnya sistem pengawasan lingkungan.

Menurut Beni, pembangunan fasilitas publik tidak boleh berhenti sebatas proyek fisik, peresmian, dan dokumentasi. Pemerintah harus bertanggung jawab memastikan fasilitas tersebut aman, terawat, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Jangan sampai pemerintah hanya sibuk membangun, tetapi lupa mengurus dan mengawasi. Trase Batutulis itu fasilitas publik, bukan ruang bebas tanpa pengendalian. Ketika vandalisme terjadi, CCTV tidak tersedia secara memadai, lalu pengawasan lemah, siapa yang bertanggung jawab?” tegas Beni Sitepu.

Ia juga menyoroti keberadaan tempat duduk di kawasan tersebut. Menurutnya, fasilitas tempat duduk memang disediakan untuk kenyamanan masyarakat, tetapi tanpa penerangan, pengawasan, dan pengelolaan yang baik, titik-titik tersebut berpotensi disalahgunakan untuk aktivitas yang mengganggu ketertiban.

“Tempat duduk bukan persoalannya. Yang menjadi persoalan adalah ketika fasilitas publik tidak diikuti sistem pengamanan. Jangan sampai ruang yang seharusnya menjadi tempat masyarakat menikmati fasilitas kota justru berubah menjadi titik rawan tindakan negatif dan kejahatan.”

Beni mempertanyakan apakah Pemkot Bogor sudah memiliki standar pengawasan dan pemeliharaan pascapembangunan Trase Batutulis. Sebab, fasilitas publik tidak cukup hanya dibangun menggunakan uang rakyat, tetapi harus dijaga menggunakan sistem pengelolaan yang bertanggung jawab.

KPP BOGOR RAYA MENDESAK:

– Pemkot Bogor segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan Trase Batutulis.
– Memasang CCTV di titik-titik strategis untuk mendukung pengawasan dan penanganan insiden.
– Menertibkan vandalisme serta memperbaiki fasilitas yang mengalami kerusakan.
– Memastikan penerangan kawasan berfungsi secara optimal.
– Meningkatkan patroli dan pengawasan oleh instansi terkait.
– Membuka informasi mengenai OPD atau pihak yang bertanggung jawab atas pemeliharaan dan keamanan kawasan tersebut.

Beni Sitepu menegaskan, jangan sampai anggaran pembangunan fasilitas publik hanya menghasilkan bangunan yang bagus di awal, tetapi kemudian terbengkalai dari sisi pengawasan dan pemeliharaan.

“Uang yang digunakan membangun fasilitas publik adalah uang rakyat. Maka rakyat berhak mendapatkan fasilitas yang aman, nyaman, dan terawat. Jangan tunggu terjadi tindak kejahatan atau korban berjatuhan baru pemerintah sibuk melakukan pembenahan. Pencegahan itu tanggung jawab pemerintah!”

KPP Bogor Raya menyatakan akan terus mengawal persoalan ini sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial terhadap kebijakan dan pengelolaan fasilitas publik di Kota Bogor.

JANGAN BIARKAN FASILITAS PUBLIK KEHILANGAN FUNGSI. PEMBANGUNAN HARUS DIBARENGI PENGAWASAN, KEAMANAN, DAN TANGGUNG JAWAB!

Penulis. : RED.            Editor : MP