BOGOR – Jendela Bogor
Kecelakaan maut yang melibatkan bus Biskita Transpakuan menewaskan seorang perempuan pejalan kaki di wilayah Bogor Utara, Kota Bogor. Korban yang hingga kini belum diketahui identitasnya meninggal dunia di lokasi
Peristiwa tersebut dilaporkan terjadi pada Senin, 16 November 2026.
“Korban pejalan kaki meninggal dunia di TKP, perempuan, Mrs X. Sementara belum diketahui identitasnya,” kata Susilo.

Menurut Susilo, kecelakaan bermula ketika korban sedang berjalan kaki seorang diri di pinggir jalan. Pada saat bersamaan, sebuah bus Biskita Transpakuan diduga hendak berhenti di titik pemberhentian bus atau bus stop. Namun, bus tersebut kemudian menabrak korban.
Pengemudi bus kini tengah menjalani pemeriksaan oleh kepolisian.
Menanggapi peristiwa tersebut, Ketua Komunitas Pemuda Peduli (KPP) Bogor Raya, Beni Sitepu, mendesak Polresta Bogor Kota memperluas penyelidikan. Ia meminta pemeriksaan tidak hanya difokuskan kepada pengemudi, tetapi juga menelusuri kemungkinan tanggung jawab perusahaan dan manajemen yang berkaitan dengan operasional armada.
Beni meminta penyidik mendalami peran Komisaris dan Direktur PT KODJARI serta PLT Direksi Perumda Transportasi Pakuan.
“Jangan hanya sopir yang diperiksa. Kami ingin kepolisian mengusut bagaimana sistem pengawasan kendaraan, standar keselamatan, pemeliharaan armada, hingga tanggung jawab manajemen dalam memastikan keselamatan masyarakat,” kata Beni.
Menurut dia, kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia harus menjadi perhatian serius terhadap sistem keselamatan transportasi publik.
KPP mempertanyakan apakah kendaraan yang terlibat kecelakaan telah memenuhi standar kelayakan jalan, bagaimana riwayat perawatannya, serta apakah prosedur keselamatan ketika bus mendekati dan berhenti di halte telah dijalankan.
Beni menegaskan, pemeriksaan terhadap jajaran perusahaan bukan berarti mereka otomatis bertanggung jawab secara pidana. Namun, apabila penyidik menemukan bukti adanya kelalaian atau keterlibatan pihak lain, proses hukum harus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain mendesak penyelidikan kepolisian, KPP juga meminta Wali Kota Bogor mengevaluasi manajemen Perumda Transportasi Pakuan.
Menurut Beni, pemerintah daerah sebagai pemilik modal harus memastikan pengelolaan transportasi publik berjalan dengan prinsip profesionalitas, akuntabilitas, dan mengutamakan keselamatan pengguna jalan.
“Kami mendesak Wali Kota Bogor tidak tinggal diam. Evaluasi manajemen harus dilakukan. Jangan sampai keselamatan masyarakat baru menjadi perhatian setelah ada korban jiwa,” ujarnya.
KPP Bogor Raya menyampaikan lima tuntutan, yakni mengusut tuntas kecelakaan, memeriksa pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab dalam operasional armada, melakukan audit kelayakan dan pemeliharaan kendaraan, mengevaluasi manajemen Perumda Transportasi Pakuan, serta membuka perkembangan penanganan perkara kepada publik.
Beni menyatakan KPP akan terus mengawal kasus tersebut dan meminta seluruh pihak memberikan penjelasan mengenai sistem keselamatan operasional Biskita Transpakuan.
“Seorang perempuan telah kehilangan nyawanya. Jangan sampai pertanggungjawaban hanya berhenti pada pengemudi apabila ternyata ada persoalan lain dalam sistem pengelolaan dan pengawasan kendaraan,” kata Beni.
Penulis. : Elis. Editor : MP
